Senin, 23 November 2015

MEMBEDAKAN REZIM FASIS DENGAN REPRESIF

Kabar Dari Panyileukan


BAG. 1
CIRI-CIRI FASISME


Istilah atau sebutan “fasis” merupakan istilah yang sangat sering terdistorsi dalam sejarah manusia. Setidaknya “fasis” menduduki peringkat kedua paling terdistorsi setelah label “anarkis” yang dengan salah kaprah diartikan sebagai tindak kekerasan.

Fasisme sering dilabelkan ke berbagai kalangan mulai kepada kalangan konservatif, sosialis, komunis, trotsykis, katolik, penentang perang, pendukung perang, sampai kepada kalangan nasionalis. Bahkan tidak sedikit yang menyematkan label fasis kepada rezim Susilo Bambang Yudhono (SBY) saat ini.[1]

Benarkah rezim SBY adalah rezim fasis? Masalahnya adalah bisakah setiap rezim atau kelompok yang otoriter begitu saja dilabeli sebagai fasis? Sebelum kita menilai benar tidaknya dan tepat tidaknya definisi dan penyematan fasis kepada rezim SBY maka perlu kita cari perbandingan definisi mengenai fasisme terlebih dahulu untuk mencari pemahaman bersama mengenai apa itu fasisme. 

Disini kita akan mencari pendefinisian melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah pendefinisian fasisme menurut pengertian dalam kebahasaan secara harafiah atau dengan mengacu pada kamus.Tahap kedua adalah pendefinisian fasisme menurut mereka yang menggolongkan diri sebagai fasis atau penganut fasisme. Serta tahap ketiga, yaitu pendefinisian fasisme melalui analisis ekonomi-politik yang diletakkan dalam konteks sosio-historis.

Fasisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai Prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrem yg menganjurkan pemerintahan otoriter. Sedangkan menurut Kamus Oxford, fasisme adalah extreme totalitarian right-wing nationalist movement atau bisa diterjemahkan sebagai gerakan nasionalis sayap kanan totaliter ekstrim. 

Kedua kamus tersebut mencantumkan kesamaan ciri fasisme sebagai nasionalisme ekstrim dengan disertai kesewenang-wenangan. (Otoriter menurut KBBI adalah “berkuasa sendiri dan sewenang-wenang” sedangkan totaliter adalah “bersangkutan dengan pemerintah yang menindas hak pribadi dan mengawasi segala aspek kehidupan warga negaranya.”) Dibandingkan dengan definisi kedua kamus tersebut, definisi fasisme secara lebih komprehensif bisa ditemukan di ensiklopedia dalam jaringan, Wikipedia.

Menurut Wikipedia, “Fasisme merupakan suatu paham atau ideologi politik yang menyatakan bahwa baik kepentingan individu maupun kepentingan sosial bersifat subordinat terhadap kepentingan negara dimana asas yang berlaku adalah suatu ultra-nasionalisme atau nasionalisme ekstrem yang menjunjung persatuan-kesatuan warga negara dengan berdasarkan klasifikasi ras, etnis, kulural, maupun agama.” Dengan demikian poin penting yang bisa ditambahkan disini, fasisme menempatkan kepentingan negara di atas segalanya dengan embel-embel berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Selain itu (masih menurut wikipedia), berbagai ilmuwan menjelaskan bahwa fasisme memiliki beberapa ciri atau karakteristik yang berbeda-beda menurut satu ilmuwan dengan ilmuwan lainnya, namun sebagian besar menemukan persamaan ciri berikut yang integral dalam fasisme, yaitu nasionalisme, statisme, militerisme, totalitarianisme, anti-komunisme, korporatisme, populisme, kolektivisme, dan penentangan terhadap liberalisme dalam politik maupun ekonomi[2].

Lebih detail mengenai hubungan fasisme dan sifat pemerintahan totaliter/otoriter, dijelaskan bahwa fasisme dicirikan dengan upaya-upaya totaliter untuk membebankan kontrol negara terhadap semua aspek kehidupan: baik politik, sosial, kebudayaan maupun ekonomi, dengan pemerintahan yang kuat dan pemerintahan satu partai dengan membuat peraturan-peraturan hukum yang kuat dan terkadang mengarahkan milisi brutal atau kekerasan polisi untuk menerapkannya. Fasisme memuja negara, bangsa, ataupun sekelompok orang sebagai sekumpulan individu yang superior. Fasisme menggunakan retorika populis secara eksplisit; seruan-seruan upaya massa herois untuk mengembalikan kejayaan masa lalu, dan tuntutan-tuntutan untuk kesetiaan pada satu pemimpin tunggal, sehingga mengarah pada kultus kepribadian atau kultus individu dan kepatuhan mutlak pada perintah.[3]

Hitler dan Sejumlah Petinggi NAZI
di Nuremberg
Berikutnya kita bergerak ke tahap ketiga dengan mengambil perbandingan definisi menurut mereka yang menggolongkan diri sebagai fasis atau penganut fasisme. Benito Mussolini, perdana menteri Italia yang kemudian menjadi diktator fasis Italia dalam karyanya The Political dan Social Doctrine of Fascism atau Doktrin Politik dan Sosial Fasisme, menyatakan bahwa fasisme, “Anti-individualistic, the fascist conception of life stresses the importance of the State and accepts the individual only insofar as his interests coincide with those of the State, which stands for the conscience and the universal will of man as a historic entity…. The fascist conception of the State is all-embracing; outside of it no human or spiritual values can exist, much less have value…. Fascism is therefore opposed to that form of democracy which equates a nation to the majority, lowering it to the level of the largest number…. We are free to believe that this is the century of authority, a century tending to the ‘right’, a Fascist century. If the nineteenth century was the century of the individual (liberalism implies individualism) we are free to believe that this is the ‘collective’ century, and therefore the century of the State.”, atau dalam bahasa Indonesia berbunyi, “anti-individualis,  konsepsi fasis atas kehidupan menekankan pada pentingnya Negara dan menerima individu sejauh individu yang bersangkutan dan kepentingannya bersesuaian dengan Negara, yang berdiri untuk nurani dan keinginan universal dari manusia sebagai entitas historis…konsepsi fasis tentang Negara adalah menerima sepenuhnya; di luar negara tidak ada nilai-nilai spiritual yang eksis, apalagi bernilai…Fasisme oleh karena itu menentang demokrasi bentuk itu yang menyamaratakan sebuah bangsa dengan mayoritas, merendahkannya kepada tingkat jumlah terbesar…kita bebas untuk mempercayai bahwa kini adalah abad otoritas, abad yang cenderung ke ‘kanan’, suatu abad Fasis. Bilamana abad kesembilanbelas adalah abad ndividual (liberalisme yang menyiratkan individualisme) kita bebas untuk mempercayai bahwa ini adalah abad ‘kolektif’, dan karena itu adalah abadnya Negara.”

Mussolini bersama Barisan Kemeja Hitam
Setelah menempuh dua tahap dalam mendefinisikan fasisme, maka kita akan menempuh tahap ketiga untuk mencari definisi yang jelas mengenai fasisme. Tahap definisi fasisme menurut analisis ekonomi-politik yang diletakkan dalam konteks sosio-historis. Menurut analisis ekonomi politik dengan menerapkan pisau bedah materialisme-dialektika-historis (MDH), kebangkitan fasisme ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor obyektif (faktor eksternal) dan faktor subyektif (faktor internal). 

Faktor obyektif meliputi terjadinya krisis kapitalisme, kepentingan kapitalisme untuk mempertahankan sistemnya membuatnya berseberangan tidak hanya dengan kelas proletar namun juga terhadap demokrasi, serta kegagalan perjuangan kelas proletar untuk merebut kekuasaan dan menumbangkan kapitalisme. Sedangkan faktor subyektif terdiri atas basis massa dan pandangan kelas fasisme, sistem ekonomi fasisme, praktek politik fasisme, serta pandangan sosial-kebudayaannya.

Faktor subyektif pertama dari fasisme yang penting diperhatikan adalah fasisme menggunakan kelas borjuis kecil dan lumpen proletar sebagai basis massa mereka. 

Apa dan siapakah kelas borjuis kecil ini? Kelas borjuis kecil adalah mereka yang terlibat kerja namun tidak semassif kerja produksi kelas buruh atau kaum proletar. Di sisi lain mereka tidak menguasai kapital seperti kelas kapitalis. Dalam artian mereka juga memiliki modal namun jauh lebih kecil bahkan banyak yang tidak memiliki modal sama sekali. Posisi mereka sedikit di atas kelas buruh karena mereka tidak sekedar menjual tenaga kerja melainkan juga keahlian atau ketrampilan khusus. Mereka yang masuk golongan ini seringkali menurut analisis ekonomi awam disebut sebagai kelas menengah dan menengah ke bawah. 

Bagaimana bisa mereka menjadi basis massa fasisme? Sebab ini terkait dengan mentalitas kelas mereka yang dipengaruhi status kelas mereka sebagai kelas borjuasi kecil. Mereka ingin naik kelas menjadi borjuasi besar namun sulit diwujudkan dalam strata sosial karena mereka tidak menguasai kapital. Sedangkan disisi lain meskipun mereka terlibat dan melakukan kegiatan kerja, mereka khawatir berakhir menjadi kelas buruh atau kaum proletar.

Bagaimana sebenarnya hubungan kelas dalam kebangkitan dan kekuasaan rezim fasis? Hubungan dialektis antara borjuasi kecil, lumpen proletar, dan kapitalis tersebut dipaparkan dengan baik oleh, Lev Davidovich Bronstein yang kelak dikenal sebagai Leon Trotsky. Terkait hal ini faktor historis dari kelas borjuasi merupakan elemen integral yang harus turut dibahas dalam analisis kelas. Kelas borjuasi selama ini telah mengalami tiga tahap perkembangan sejarah. Pertama, tahap kebangkitan kapitalisme. Kedua, tahap tumbuh dan berkembangnya kapitalisme. Ketiga, tahap kemunduran kapitalisme atau disebut juga sebagai krisis kapitalisme.

Leon Trotsky, pendiri Tentara Merah
dalam Revolusi Rusia 1917
dan pendiri Internasionale IV,
dalam kantornya di Meksiko
pada tahun 1931
tengah membaca The Militant,
Koran Buruh Komunis
Saat kita melihat sejarah dimana kapitalisme mulai bangkit dan kemudian berhadapan dengan feodalisme, disini kita juga melihat bahwa terjadi pertentangan antara kaum borjuasi yang mewakili industrialis atau kapitalis yang masih muda dengan kaum feodal. 

Sebenarnya dalam transisi antara era feodalisme ke era kapitalisme, kalangan borjuasi bukan merupakan kalangan mayoritas di masyarakat. Karena itu kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri mereka tidak akan mampu berhadapan secara langsung dengan kalangan kerajaan, menghancurkan monarki, menghapuskan feodalisme, serta memisah kehidupan politik dengan kehidupan agama atau menjalankan sekulerisme. Sehingga untuk menghimpun kekuatan melawan feodalisme, kalangan borjuasi harus, dan dalam catatan sejarah, telah, menghimpun kaum tani, kelas borjuasi kecil, dan kelas proletar yang baru lahir untuk bersatu melawan feodalisme. Di sini, pada tahap awal kebangkitannya, kaum borjuasi memainkan peran yang revolusioner, untuk menghancurkan feodalisme, membangun demokrasi parlementer, mengembangkan teknologi dan industri, menyebarkan kebebasan informasi dan hak memproduksi media massa dengan menjalankan pers, walaupun pada keberlanjutannya, mereka kemudian mengalami degenerasi, dipenuhi kontradiksi internal, bahkan dengan cepat berbalik menjadi kekuatan reaksioner. Sebagai akibat dari dominasi dan eksploitasi kapital, kalangan borjuasi atau tepatnya kelas kapitalis kemudian segera menyingkirkan mantan sekutunya dalam menghancurkan feodalisme, yakni kelas borjuasi kecil, kaum tani, dan kelas proletar, ke dalam penindasan kapitalisme.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kapitalisme lahir dan bermula di benua Eropa, khususnya di Inggris dan Perancis. Momentum penting diwakili oleh peristiwa Revolusi Industri di Inggris dan Revolusi Perancis yang membawa masa Renaissance atau jaman pencerahan dimana kesuksesan paling gemilang bisa diambil contohnya berupa penghancuran monarki Perancis dan pembentukan republik. Di sini, kelas borjuasi kecil, diwakili oleh kaum Jacobin. Kaum Jacobin ini merupakan sayap kiri paling revolusioner dari kelas borjuis kecil dimana dalam tingkatan paling progresifnya, mereka dipimpin oleh Maximilien Robespierre.  Kaum Jacobin mendapat sokongan kuat dari milisi yang diorganisir sebagai tentara revolusioner yang terdiri dari barisan buruh perkotaan, mereka ini disebut dengan sans-culottes. Dukungan yang mereka berikan berperan vital dalam keberlangsungan pemerintah yang muncul dari revolusi perancis khususnya terhadap rezim penguasa Jacobin pimpinan Robespierre dan Dewan Keamanan Publik serta Komune Paris (pusat pemerintahan Perancis sejak revolusi meletus). 

Golongan ini kemudian pada gilirannya diserang balik oleh mereka yang mereka dukung. Sans-culottes dihancurkan oleh Robespierre dengan Komite Keamanan Publiknya yang kemudian berhasil menangkap, memenjarakan, dan mengeksekusi pimpinan-pimpinan mereka. Suatu ironi muncul ketika Pengadilan Revolusioner yang juga disokong oleh sans-culottes juga digunakan untuk menghancurkan mereka. Sedangkan nasib kaum borjuasi kecil pimpinan kaum Jacobin sendiri berikutnya menyusul berakhir bersamaan dengan tumbangnya Robespierre. Borjuasi kecil kemudian juga ditumbangkan oleh kelas borjuasi yang dulu memanfaatkannya. Mengapa hal ini terjadi? Kembali, Lev Davidovich Bronstein dalam uraiannya memaparkan kontradiksi dan hubungan dialektis antara borjuasi dan borjuasi kecil.

“…hubungan antara borjuis dan dukungan sosialnya, yaitu borjuis kecil, sama sekali tidak bersandarkan pada kepercayaan mutual dan kolaborasi mutual. Berdasarkan karakter massanya, borjuis kecil adalah sebuah kelas yang tersisihkan dan tereksploitasi. Mereka melihat kaum borjuis dengan rasa iri dan sering juga dengan rasa benci. Kaum borjuis, pada pihak lain, tidak mempercayai kaum borjuis kecil walaupun menggunakan dukungan dari mereka, karena mereka sangat takut terhadap kecenderungan kaum borjuis kecil untuk menghancurkan batasan-batasan yang dibentuknya dari atas.

 Saat mereka merencanakan dan melapangkan jalan bagi perkembangan borjuis, dalam setiap langkah mereka kaum Jacobin terlibat dalam pertentangan yang tajam dengan kaum borjuis. Mereka melayani kaum borjuis di dalam perjuangan mereka yang keras dalam melawan borjuis. Setelah mereka telah mencapai titik tertinggi dari peran historis mereka yang terbatas, kaum Jacobins jatuh, karena dominasi kapital adalah sesuatu yang sudah pasti[4].“

Robespierre Dieksekusi dengan
Pisau Guillotine. Penghujung Reign of Terror
dalam Revolusi Perancis
Ketika kelas borjuasi atau lebih tepatnya kelas kapitalis meraih kekuasaannya setelah menumbangkan feodalisme maka dimulailah tahap kedua yaitu tahap tumbuh dan berkembangnya kapitalisme. Kelas borjuasi kemudian membangun demokrasi parlementer yang menjanjikan kebebasan lebih besar daripada feodalisme. 

Sedangkan dari segi ekonomi, ketika kapitalisme tumbuh dan berkembang, tidak hanya bisnis yang berkembang, industri yang menguat, dan kelas menengah yang tumbuh, namun kelas buruh juga diuntungkan dalam beberapa hal tertentu. Baik berupa upah yang meningkat, keberadaan jaminan sosial atau asuransi jiwa bagi kelas pekerja, obat yang terjangkau, jam kerja yang tidak sepanjang dulu, maupun kebebasan untuk berpendapat dan berserikat.

Menghadapi kebebasan dan kondisi ekonomi yang lebih baik tersebut, sebagian besar kalangan borjuis kecil mengelompokkan diri mereka ke dalam kelompok-kelompok demokrat atau kelompok-kelompok reformis. Mereka memandang bahwa dengan adanya demokrasi liberal tersebut maka perjuangan tidak perlu lagi harus menempuh revolusi. Cukup dengan memobilisasi massa untuk memilih lewat pemilu dan memenangkan tuntutan-tuntutan mereka melalui parlemen. Segala bentuk perjuangan kelas kemudian dibelokkan oleh ilusi-ilusi demokrasi borjuis karena menurut mereka perubahan bisa dilakukan melalui parlemen. Pengaruhnya tidak hanya pada borjuis kecil namun juga pada gerakan serikat buruh yang berhasil disubordinasikan perjuangan kelasnya menjadi perjuangan parlementer termasuk seperti pada kelompok-kelompok pimpinan kaum sosial demokrat.

Hal ini sebenarnya tidak lebih dari bentuk penindasan yang lebih halus, tersamarkan, dan terkompromikan, atau dengan kata lain merupakan bigger cage, longer chains, sangkar yang lebih besar dan rantai yang lebih panjang. Dalam kapitalisme, kelas pekerja tetap akan terbelenggu dan tereksploitasi. Perjuangan reformis kelas pekerja di negara-negara dunia pertama bisa saja mencapai kemenangan sementara. Namun ini bukanlah kemenangan mutlak karena tetap menolerir bahkan menyokong sistem sosial ekonomi kapitalisme. Karena, “…meski kapitalisme memuaskan gerakan buruh dunia pertama dengan perubahan seperti upah minimum, sebagian besar komoditas yang yang dibuat untuk negara republik liberal diproduksi jauh dari mal ataupun perkotaan tempat komoditas itu dipasarkan. Hal ini terjadi bilamana kaum borjuis sudah tidak bisa lagi mengeksploitasi penduduk negerinya sendiri untuk mengeruk nilai tambah—mereka tinggal memindah lapangan kerja ke luar negeri sekaligus menggaet korban baru. Di sana keadaan kaum proletar abad ke-21 tidak beda dengan kondisi buruh pabrik eropa pada abad 19. Upah kecil, lingkungan kerja tidak aman, jaminan kesehatan dan pendidikan tidak cukup, serta tidak ada harapan perbaikan hidup…[5]

Bagaimanapun juga karena krisis overproduksi, perlunya pasar baru, dan berbagai kontradiksi internal dalam kapitalisme yang kemudian mengantarkannya pada tahap tertinggi kapitalisme yaitu imperialisme. Imperialisme kemudian membawa pada pertentangan antar negara-negara kapitalis atau antar blok-blok negara kapitalis yang kepentingannya saling berseberangan. Pertentangan ini pertama kali mewujudkan diri ke dalam Perang Dunia (PD) I. Apa peran yang dimainkan oleh kelas borjuis kecil khususnya kalangan demokrat dan kalangan reformis-revisionis yang mengelompokkan diri sebagai kaum Sosial Demokrat? Apakah mereka menentang perang? Tidak. Mereka malah mendukung perang tersebut dan menggiring jutaan kelas pekerja untuk berperang dan dengan demikian saling membunuhi kelas pekerja dari negara lain.

Pasukan Inggris tengah diserang
dengan gas beracun
pada Perang Dunia I (PD I)
Api perang imperialisme yang membakar negara-negara Eropa dan seluruh koloninya ini kemudian menyulut munculnya krisis ekonomi yang dengan cepat merembet pada krisis-krisis lainnya. Kapitalisme yang telah mencapai puncaknya kini tidak mungkin mengalami perkembangan dan kenaikan lagi sehingga hanya menemui kemunduran dan penurunan besar-besaran menuju kematiannya. Inilah yang disebut sebagai tahap ketiga kapitalisme yaitu tahap krisis. Krisis ini merupakan faktor obyektif pertama sebagai prasyarat munculnya fasisme.

Dalam krisis kapitalisme, kelas proletar merupakan pihak yang paling dirugikan dan dikorbankan. Tidak ada lagi konsesi-konsesi yang menguntungkan kelas buruh seperti naiknya upah, tunjangan sosial, obat murah, dan keuntungan lainnya yang sempat didapat dari ‘kemenangan’ reformis dalam tahap tumbuh dan berkembangnya kapitalisme. Sebaliknya muncul banyak pukulan balik kepada kelas proletar, mulai dari potongan subsidi, pengurangan fasilitas, perpanjangan jam kerja, pemoloran waktu pensiun, pemangkasan upah, dan kerugian lain yang disebabkan oleh kelas kapitalis namun dibebankan kepada rakyat khususnya kelas proletar. Disinilah pertentangan atau antagonisme kelas semakin tajam dan semakin mustahil untuk didamaikan. Di satu sisi sistem kapitalisme semakin merosot menuju kehancuran namun disisi lain kalangan borjuasi atau lebih tepatnya lagi kelas kapitalis, memiliki kepentingan besar untuk mempertahankan kapitalisme dengan tujuan agar keberadaannya sebagai kapitalis tetap bertahan juga. Hal ini kemudian membawa kita pada faktor obyektif kedua sebagai prasyarat munculnya fasisme yaitu kepentingan kapitalisme untuk mempertahankan sistemnya membuatnya berseberangan tidak hanya dengan sosialisme-komunisme namun juga terhadap demokrasi. Maka seperti yang dikatakan Trotsky, “Dengan ini, kubu borjuis bertentangan tidak hanya dengan institusi demokrasi proletarian (organisasi-organisasi buruh dan partai-partai politik) tetapi juga dengan demokrasi parlementer yang melahirkan organisasi-organisasi buruh di dalam kerangkanya. Karena itu, kampanye yang mereka lakukan adalah melawan ‘Marxisme’ pada satu pihak dan melawan parlementarisme demokratis pada pihak yang lain. Tapi seperti halnya borjuis liberal yang pada zamannya tidak mampu dengan kekuatan mereka sendiri menghancurkan feudalisme, monarki, dan gereja, kaum kapital saat ini juga tak mampu dengan kekuatan mereka sendiri berhadapan dengan proletar. Mereka butuh dukungan borjuis kecil. Untuk tujuan ini, mereka harus dihela, dikuatkan, dimobilisasi, dan dipersenjatai.” Disinilah kelas kapitalis mulai menggunakan krisis kapitalisme yang membuat seluruh tatanan kelas menengah terguncang hingga berhasil memanfaatkan kefrustasian kelas borjuis kecil. Kelas borjuasi kecil yang frustrasi akibat krisis, selanjutnya dibelokkan. Mengapa kelas borjuis kecil mengalami frustasi? Karena, seperti sudah disebutkan sebelumnya, krisis kapitalisme diikuti dengan krisis multidimensi khususnya krisis sosial dan hal itu tidak hanya merugikan kelas proletar namun juga rakyat pada umumnya termasuk kelas borjuis kecil.

Bukti-bukti historis bagaimana kelas borjuis kecil sebagai basis massa fasisme, diungkapkan secara rinci oleh  Coen Hussain Pontoh dalam artikelnya Fasisme Relijius. Paparan analisis mengenai Fasisme dilakukan dengan mencantumkan kutipan pembahasan menurut Eric Hobsbawn.

“Eric Hobsbawn, dalam bukunya ‘The Age of Extremes A History of the World, 1914-19” (1994). Dalam bab 4 ‘The Fall of Liberalism’, mengurai cerita yang menarik seputar kebangkitan fasisme di Italia dan Jerman: mengapa fasisme bisa muncul dan menguat, apa agenda politiknya, siapa basis sosial pendukungnya, dan siapa saja kawan aliansinya… Hobsbawn justru melihat bahwa basis utama pendukung gerakan ekstrim kanan ini datang dari kelas menengan dan kelas menengah bawah, khususnya pemuda-pemuda yang menjadi tentara nasional yang bertempur di garis depan pada masa PD I. Bagi Hobsbawan, lapisan sosial ini merupakan tulang punggung dari kebangkitan gerakan fasis. 

Setelah November 1918, mereka kembali ke negaranya dengan semangat kepahlawanan (heroisme) yang tinggi, mereka inilah yang kemudian direkrut sebagai pasukan khusus yang memainkan peran penting dalam mitologi gerakan kanan radikal. Di Italia mereka dikenal dengan nama squadristidan, di Jerman dengan nama freikorps57 persen dari pendukung partai fasis Italia pada awalnya adalah para bekas tentara ini. 

Di Vienna, Austria, pada pemilu 1932, pemilih partai nasionalis-sosialis (Nazi) 18 persen pemilihnya adalah wiraswasta, 56 persen adalah pekerja kerah putih, pekerja kantoran dan pekerja publik, dan 14 persen adalah pekerja kerah biru. Di luar kota Vienna, pada tahun yang sama, pemilih Nazi untuk dewan kota, 16 persen adalah wiraswasta dan petani, 51 persen adalah pekerja kantoran, dan 10 persen adalah pekerja kerah biru.

Selain mantan anak-anak muda tentara, lapisan menengah yang menjadi basis utama pendukung gerakan kanan radikal adalah mahasiwa. 13 persen dari pendukung partai fasis Italia pada 1921 (sebelum periode parade ke Roma) adalah mahasiswa. Di Jerman pada awal tahun 1930, lima sampai 10 persen anggotanya adalah mahasiswa. Kelompok ekstrim kanan lain di era modern ini, seperti rejim Taliban di Afghanistan, basis masa utamanya adalah mahasiwa[6].  

NAZI dan mahasiswa dalam
ritual pembakaran buku
Patut diperhatikan bahwa basis massa fasisme tidak hanya kelas borjuis kecil namun juga kelas lumpen proletar.

Apa itu kelas lumpen proletar? 

Lumpen proletariat merupakan bentuk jamak dari lumpenproletarian (sebuah kata dari bahasa Jerman yang berarti harafiah, “proletar compang-camping”), dan didefinisikan pertama kali oleh Karl Marx dan Engels dalam Ideologi Jerman (1845) dan kemudian dielaborasikan lebih jauh dalam karya-karya lain Marx. 

Istilah ini sesungguhnya dilontarkan Marx untuk mendeskripsikan bahwa suatu lapisan dari kelas pekerja, tidak mungkin mencapai kesadaran kelas, terlepas dari produksi yang secara sosial bermanfaat, dan karena itu tidak berguna dalam perjuangan revolusioner atau malah menjadi penghalang bagi perwujudan masyarakat tanpa kelas.[7] 

Dalam Brumaire XVIII Louis Bonaparte yang terbit pada 1852, Marx mengacu pada lumpenproletariat sebagai “sampah dari semua kelas”, termasuk penipu, pelacur, pedagang kaki lima, pengemis, dan semua serpihan lain dari masyarakat. Menurut buku tersebut, Marx secara retoris mengacu pada lumpenproletariat sebagai fraksi kelas  yang menjadi basis kekuatan bagi Louis Bonaparte di Perancis pada tahun 1848. 

Terkait hal ini, Marx menyatakan bahwa Bonaparte mampu menempatkan dirinya sendiri diatas dua kelas utama, kelas borjuis dan kelas proletar, dengan cara menyortir “lumpenproletariat” sebagai basis kekuasaan independen, sementara pada kenyataannya dia memajukan kepentingan-kepentingan material dari “aristokrasi finansial”. 

Demi tujuan-tujuan retoris, Marx mengidentifikasikan Louis Napoleon sebagai anggota dari lumpenproletariat, sepanjang ia menjadi anggota aristokrasi finansial, dia tidak memiliki kepentingan langsung dalam perusahaan-perusahaan produksi[8]

Bagaimanapun juga perkembangan ini tidak dimaksudkan untuk menyamaratakan lumpenproletariat dengan kelas umum lain non-produsen termasuk dia sendiri dan juga kelas rentenir, sang kapitalis murni yang hidup sepenuhnya bergantung pada kapital.[9] Lumpenproletar ini sangat rapuh terhadap kekuatan reaksioner termasuk kepada kelompok fasisme. Bersama-sama dengan kelas borjuis kecil yang mengalami frustasi, demoralisasi, dan dibelokkan pemahaman atas akar masalah ekonominya, mereka digiring fasisme untuk menghantam semua lawan politiknya khususnya kelas pekerja.

Hal ini kemudian membawa kita pada faktor subyektif kedua, pandangan kelas Fasisme. Penjelasan terakhir pada paragraf sebelumnya menegaskan permusuhan fundamental fasisme kepada kelas pekerja dan ideologi progresifnya. Fasisme menganggap bahwa perjuangan kelas pekerja adalah perusuh yang mengacaukan negara ketika krisis. Fasisme menolak setiap bentuk perjuangan kelas dan sebagai gantinya menyodorkan pandangan kelas berupa kolaborasi kelas. 

Apa yang dimaksud dengan kolaborasi kelas ini? 

Kolaborasi kelas secara kontras bertentangan dengan perjuangan kelas. Mereka memandang bahwa hirarki dalam masyarakat, termasuk keberadaan kelas-kelas merupakan suatu hal yang positif dan merupakan sesuatu yang perlu dipertahankan dalam masyarakat. Dengan demikian fasisme mempertahankan keberadaan kelas kapitalis dan kelas pekerja atau kelas proletar, berikut semua kontradiksi dan antagonisme antara dua kelas fundamental tersebut.

Jelas ini membuktikan bahwa fasisme tidak menentang kapitalisme dan sebaliknya malah menyokongnya. Namun bagaimana ekonomi fasisme berbeda dengan ekonomi kapitalis di bawah rezim demokrasi liberal, tentu harus dijelaskan lebih lanjut. Pembahasan ini juga secara simultan membawa kita pada pembahasan faktor subyektif ketiga yaitu sistem ekonomi fasisme.

Sistem ekonomi fasisme walaupun tetap mempertahankan dan menyokong kapitalisme namun mereka menentang liberalisme ekonomi. Dengan demikian mereka menentang ekonomi pasar bebas. Meskipun mereka anti kapitalisme-laissez fairre yang berdasarkan persaingan namun mereka bukan anti-kapitalisme. Ini patut dicamkan karena banyak kelompok fasis yang mengatasnamakan sebagai kaum sosialis, terutama kaum fasis Jerman yang memakai istilah Nasionalisme Sosialis (Nazi). 

Secara riil fasisme sama sekali bukan sosialis. Sebaliknya, fasisme malah berdiri di atas sebuah bentuk sistem kapitalisme, yaitu kapitalisme negara atau state capitalism

Apa itu kapitalisme negara? 

Kapitalisme negara adalah sebuah sistem sosial ekonomi dimana pengakuan terhadap kepemilikan pribadi, kelas-kelas berdasarkan ekonomi politik, dan corak produksi kapitalis diletakkan dibawah pengendalian negara. Disini kalangan birokrasi memegang kendali dan kedudukan yang lebih besar, dominan, dan menguntungkan, tidak hanya secara ekonomi politik namun juga secara sosial. 

Dalam rezim fasisme, kelas kapitalis yang tidak berkolaborasi, memiliki kroni di kalangan birokrasi negara, atau bahkan menjadi bagian dari birokrasi negara tersebut, posisinya lebih rendah daripada kapitalis yang sebaliknya. Hubungan semacam ini kian kokoh karena penentangan fasisme terhadap demokrasi liberal. Sehingga kaum borjuasi tidak leluasa pula dalam menyalurkan politiknya. (Patut diperhatikan bahwa dalam kapitalisme, kelas kapitalis atau kaum borjuasi bukanlah sebuah entitas yang tunggal, terdapat juga klik-klik, kelompok-kelompok, atau lazim disebut sebagai faksi modal. Akibatnya—ini membawa kita pada faktor subyektif keempat:praktek politik fasisme dan pandangan sosial-budayanya.

Dalam hal politik, fasisme berlaku anti-multi partai. Fasisme hanya mengakui sistem satu partai bahkan menentang adanya oposisi. Sedangkan dalam bidang budaya, fasisme membangun kultus (pemujaan) individu, membangun kultus (pemujaan) maskulinitas, berorientasi SARA, serta menggunakan mitos-mitos kejayaan di masa lalu. Ini tampak sekali baik dalam fasisme Jerman maupun fasisme Italia. Pengagungan terhadap Hitler dan Mussolini, pemujaan terhadap kejantanan lelaki dengan diiringi peminggiran peran perempuan hingga hanya sebatas mengurusi anak, dapur, dan gereja, pandangan diskriminatif terhadap kaum yahudi, serta romantisme akan kejajayaan romawi dan ras arya di masa lalu.

Kristalnacht
Apakah hanya itu saja faktor-faktor fasisme? Tidak. Karena ada faktor obyektif terakhir namun merupakan faktor paling utama, yaitu fasisme bangkit dan berkuasa karena kegagalan perjuangan kelas proletar untuk merebut kekuasaan dan menumbangkan kapitalisme. Kegagalan ini secara historis terjadi di setiap penjuru dunia dimana kemudian fasisme mengalami kemenangan. Baik di Italia, di Jerman, di Jepang, maupun di Indonesia.

Dalam kasus yang terjadi di Italia, pada tahun 1920 (setelah perang dunia (PD) I) ketika gelombang revolusi tengah pasang, kelas buruh tengah berhasil merebut baik sektor industri maupun pabrik-pabrik dan menempatkannya di tangan kontrol buruh. Saat itu di Italia, partai kelas buruh diwakili oleh Partai Sosialis Italia (PSI), sayangnya PSI ini menunjukkan kecenderungan-kecenderungan reformis. Terhadap pergerakan kelas buruh sendiri, birokrat PSI ini malah ketakutan dan meninggalkan kelas buruh sendirian. Akibatnya pada November, bulan berikutnya, datang reaksi balik dari kelompok-kelompok bernama Skuadron Aksi yang dipersenjatai oleh tuan tanah besar menyisir desa hingga kota untuk menjalankan teror dan pembunuhan kepada kelas buruh serta menghancurkan gerakan progresif anti kapitalisme. Terhadap hal ini bagaimana reaksi birokrat PSI? Apakah mereka memutuskan untuk angkat senjata demi mempertahankan diri dan melawan balik? Tidak. Respon mereka adalah menyuruh agar kelas buruh mengembalikan pabrik-pabrik dan industri yang berhasil mereka sita dan menghindari pertempuran. Parahnya lagi birokrat PSI menggantungkan harapan pada raja Italia, Victor Emmanuel, yang pada kenyataannya telah memihak pada kelompok fasis tersebut. 

Dua tahun kemudian fasisme dengan pimpinannya, Benito Mussolini berkuasa penuh di Italia. 

Dimana Partai Komunis Italia (PK Italia) saat itu? 

Dibandingkan dengan PSI yang berdiri tahun 1892, PK Italia sangat muda. Ia baru berdiri pada tahun 1921 sebagai hasil perpecahan dengan PSI. Kebijakan-kebijakannya terhadap kebangkitan fasisme juga tidak kurang kelirunya dengan PSI. Mereka menganggap fasisme bukan ancaman, tidak mungkin merebut kekuasaan, dan tidak perlu membuat front luas dengan PSI dan kelompok lainnya untuk menghadang fasis tersebut. Ketidakmampuan menganalisis menghasilkan kepemimpinan yang salah. Kepemimpinan yang salah disini menyebabkan kegagalan gerakan kelas pekerja dalam menumbangkan kapitalisme dan dengan demikian sekaligus memberi jalan pada kebangkitan fasisme.[10]

Sedangkan dalam kasus di Jerman, kurang lebih keadaannya sama. Kelas buruh mayoritas diwakili oleh kaum sosial demokrasi (Sosdem) Jerman yang berhimpun dalam Partai Demokratis Sosial (PDS). Karena kecenderuangan reformis dan nasionalisnya, PDS ini menanggalkan perjuangan kelas dan malah mendukung keterlibatan Jerman dalam PD I. 

Tahun 1918 ketika PD I berakhir dengan kekalahan Jerman, kaum Sosdem ini takut bahwa revolusi sosial seperti yang terjadi di Rusia tahun 1917 akan menjalar ke Jerman. Sehingga untuk mencegah meletusnya revolusi merah mereka kemudian memutuskan bekerjasama dengan para kapitalis, tentara, dan bahkan dengan kelompok paramiliter sayap kanan “Freikorps”. Dengan demikian PDS sudah sejak dari pertama membantu melatih mereka yang kelak akan menjadi kader-kader Partai Nasional Sosialis (Nazi).[11].

Sementara itu Partai Komunis Jerman (PKJ) yang dibentuk oleh Rosa Luxembourg, Clara Zetkin, Karl Liebknecht, dan lainnya pada tahun 1918 sebagai transformasi dari Liga Spartakus juga mengalami kegagalan yang tak kalah tragis. Insurgensi Spartakus yang dilancarkan PKJ sebenarnya merupakan sebuah fait-accompli dimana pada unjuk rasa tertanggal 5 Januari 1919, sekelompok pekerja melakukan blokade jalan dan mengambil alih gedung surat kabar yang kerap memfitnah kelas buruh khususnya Vorwärts, organ milik PDS. Terhadap peristiwa ini PKJ dan Partai Demokratis Sosial Independen Jerman (PDSIJ)—pecahan dari PDS—memutuskan untuk mendukung blokade dan pengambilalihan tersebut dengan memobilisasi unjuk rasa lebih besar lagi sehingga sebanyak 500.000 orang pengunjuk rasa memenuhi pusat kota Berlin. Komite Revolusi yang terbentuk dari momentum kemudian gagal memberikan kepemimpinannya karena terjebak dalam perdebatan apakah aksi ini akan diarahkan untuk menuntut negosiasi dengan 
Fredrich Ebert[12] ataukah melanjutkannya pada perjuangan bersenjata. 

Selanjutnya perdebatan ini makin tak terdamaikan dan menyebabkan masing-masih pihak berjalan sendiri. PDSIJ memutuskan untuk negoisasi dengan Ebert dan PKJ meneruskan pada perjuangan bersenjata. Minimnya persiapan dan logistik khususnya pasukan dan persenjataan, membuat perjuangan bersenjata ini dengan mudah dihancurkan. Terlebih karena PKJ tidak mengetahui keberadaan Freikorps dengan jumlah pasukan melebihi 2.100 orang yang dipersenjatai penuh dengan senapan, senapan mesin, dan mortir untuk menghancurkan pemberontakan kelas buruh ini. Terhadap komunis Jerman yang tertangkap atau menyerah, Freikorps langsung mengeksekusi tanpa mengadili. Perjuangan bersenjata kelas buruh kemudian ditumpas sepenuhnya pada 15 Agustus.

Perlawanan Kelas Buruh di Berlin, Jerman,
yang dipelopori Serikat Buruh Spartakus
(kemudian bertransformasi menjadi PKJ)
Selanjutnya Freikorps digunakan untuk menumpas setiap pergerakan kelas pekerja, baik itu pemogokan massa maupun unjuk rasa damai. Freikorps inilah yang kelak akan membentuk pergerakan Nasionalis Sosialis (NAZI). 

Hingga tahun 1921 semua peluang revolusi sosial di Jerman semakin tertutup seiring kekalahan kelas buruh Jerman. PDS tetap memegang kekuasaan sebagai pemenang pemilu yang dominan hingga 1924. 

Tahun 1928 krisis ekonomi kembali terjadi karena Jerman gagal membayar hutang untuk ganti rugi PD I. Ini diperparah dengan meletusnya Depresi Besar (Great Depression) di tingkat dunia pada tahun 1939. Popularitas PDS mulai turun. Hal ini diperparah dengan melejitnya jumlah pengangguran di Jerman hingga tiga juta orang. 

Berbeda dengan PDS, PKJ mengalami pertumbuhan. Namun meski PKJ mengalami pertumbuhan, ini bukanlah sesuatu yang menggembirakan karena Partai NAZI malah mengalami pertumbuhan yang jauh lebih besar. Keanggotaan pasukan badai (storm-abteilung (SA)) yang merupakan transformasi dari freikorps sebagai organisasi sayap NAZI mengalami pelonjakan hingga 100.000 orang. Tak hanya itu, NAZI juga berhasil menarik donasi dari kalangan borjuasi untuk mendanai gerakannya.[13] 

Dalam ancaman fasisme tersebut, Komunis Internasional (Komintern) yang turut tercemar stalinisasi memberikan panduan salah bagi PKJ dengan menyatakan bahwa bahaya sebenarnya bukan dari NAZI melainkan kaum sosdem dari PDS. Komintern menyatakan bahwasanya Sosdem dan Fasis itu kembar dan melabeli Sosdem sebagai Sosial Fasis. Lebih parah, Komintern yang diamini PKJ menyatakan bahwa perjuangan mengalahkan fasis harus diundur setelah mengalahkan kaum Sosdem. Keputusan ini dibuktikan secara pahit ketika presiden Paul Von Hindenburg meninggal, Hitler kemudian merangkap jabatan kanselir dan presiden jerman yang baru sekaligus. Inilah awal dimana Hitler bersama NAZI berkuasa atas Jerman. Dimana kemudian semua anggota PKJ ditangkap, dijebloskan ke penjara, dan PKJ dinyatakan terlarang. Peristiwa ini, bersamaan dengan peristiwa kemenangan fasisme di Italia memberi pukulan telak pada kesalahan Komintern dan teori labelisasi Sosial-fasisnya. Segera pada Kongres Komintern di tahun 1939, Georgi Dimitrov, seorang stalinis Bulgaria mengajukan teori Front Popular. Komintern dan stalinis yang semula menentang persatuan dengan kelompok Sosdem untuk menghalau bahaya fasisme, kini terpaksa meminta persatuan dengan kalangan borjuasi liberal.

Sementara itu bagaimana dengan di Jepang? Kebangkitan fasisme di Jepang juga tidak lepas dari kegagalan kelas buruh untuk menghabisi kapitalisme. Perkembangan dan kejatuhan perjuangan kelas buruh di Jepang malah mengalami nasib yang lebih tragis daripada kelas buruh Jerman dan Italia. Gagasan sosialisme untuk perjuangan kelas buruh mulai berkembang di Jepang seiring dengan pelaksanaan industrialisasi Jepang sebagai bagian dari Restorasi Meiji. Sehingga gagasan-gagasan sosialisme mulai diterima secara luas karena relevansinya terhadap kenyataan:ketertindasan kelas buruh. Sayangnya kondisi obyektif lain muncul menghalangi karena rezim monarki absolut Jepang selalu memberangus dan menindas kelompok ini.

Hari Buruh di Jepang
Memang sempat didirikan sebuah aliansi platform luas di bawah nama Liga Sosialis Jepang yang didirikan oleh Toshihiko Sakai dan Hitoshi Yamakawa dengan menghimpun kalangan intelektual, sosialis, bahkan kelompok anarkis. Basis keanggotaan dari kelas buruh yang berafiliasi dengan Liga Sosialis Jepang ini bahkan sempat mencapai 3.000 orang. Perbedaan pandangan khususnya dalam hal ideologi dan politik membuat kelompok ini tidak bisa mengambil langkah besar dan hanya bisa melakukan propaganda kecil-kecilan sampai kemudian diberangus oleh rezim pada Mei 1921.

Kemajuan lain diperoleh ketika Komintern didirikan pada 1919 pasca kemenangan Revolusi Rusia 1917, dimana Partai Komunis Jepang (PK Jepang) didirikan dengan bantuan Komintern pada 15 Juli  1922. Sayangnya, segera setelah itu mereka terjebak dalam perdebatan berkepanjangan. Perdebatan dalam PK Jepang berkutat seputar apakah Jepang masih dalam fase feodalisme ataukah sudah berada dalam kapitalisme. Ketidakmampuan menyelesaikan perdebatan dan segera menjalankan aksi konkret dalam perjuangan massa ini sekali lagi menghasilkan kemunduran di hadapan represi rezim.

Maka setelah panjang lebar mengulas fasisme di konteks internasional, saatnya kita membahasnya dalam konteks Indonesia. Dalam hal ini kita perlu membandingkan antara rezim Soeharto dengan rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Rezim Soeharto dengan Orde Barunya bisa kita sebut sebagai sebuah rezim fasis. Mengapa demikian? (bersambung)

_______________________________________
[1] Simak sejumlah tulisan yang dimuat dalam rakyat merdeka online dengan judul, “Pengikut SBY Jangan Bela Cara-cara Fasis!”, kemudian di Lintas Berita bertajuk, “Antara SBY, Raja Jawa, dan Fasisme Jawa”, juga pernyataan sikap ATKI dan WALHI yang senada dalam memberikan label fasis kepada SBY.

[2] Wikipedia Inggris dalam artikel fasisme merumuskan definisi dan kesamaan karakteristik umum yang integral dalam fasisme dengan mengacu pada tujuh sumber. Pertama, Eatwell, Roger. 1996. Fascism: A History. New York: Allen Lane. Kedua, Griffin, Roger. 1991. The Nature of Fascism. New York: St. Martin’s Press. Ketiga, Nolte, Ernst The Three Faces Of Fascism: Action Française, Italian Fascism National Socialism, translated from the German by Leila Vennewitz, London: Weidenfeld and Nicolson, 1965. Keempat, Paxton, Robert O. 2004. The Anatomy of Fascism. New York: Alfred A. Knopf, ISBN 1-4000-4094-9. Kelima, Payne, Stanley G. 1995. A History of Fascism, 1914-45. Madison, Wisc.: University of Wisconsin Press ISBN 0-299-14874-2. Keenam, “populism,” Lihat: Fritzsche, P. 1990. Rehearsals for Fascism: Populism and political mobilization in Weimar Germany. New York: Oxford Univ. Press. Ketujuh, “collectivism.” Encyclopædia Britannica. 2007. Encyclopædia Britannica Online.

[3] Disini wikipedia Inggris mengacu pada empat literatur sebagai sumber dalam mencari hubungan antara fasisme dan sifat otoriter/totaliter. Pertama, David Baker, The political economy of fascism: Myth or reality, or myth and reality? New Political Economy, Volume 11, Issue 2 June 2006 , h. 227 – 250. Kedua, Triandis, Harry C.; Gelfand, Michele J. (1998). Converging Measurement of Horizontal and Vertical Individualism and Collectivism. Journal of Personality and Social Psychology 74 (1): 119. ; Collectivism. (2006). In Encyclopædia Britannica. Retrieved November 14, 2006, from Encyclopædia Britannica Online:http://www.britannica.com/eb/article-9024764. Ketiga, Calvin B. Hoover, The Paths of Economic Change: Contrasting Tendencies in the Modern World, The American Economic Review, Vol. 25, No. 1, Supplement, Papers and Proceedings of the Forty-seventh Annual Meeting of the American Economic Association. (Mar., 1935), pp. 13-20; Philip Morgan, Fascism in Europe, 1919-1945, New York Tayolor & Francis 2003, p. 168. Keempat, Friedrich A. Hayek. 1944. The Road to Serfdom. Routledge Press.

[4] Leon Trotsky, Borjuis, Borjuis Kecil, dan Proletariat, Sub-bab yang dikutip dari “Satu-Satunya Jalan Bagi Jerman”, ditulis pada September 1932, dipublikasikan di Amerika Serikat pada April 1933, dan disertakan dalam “Fasisme, Apa Itu dan Bagaimana Melawannya“, 1944.

[5] Van Lente, Fred. dan Dunlavey, Ryan. Filsuf Jagoan seri 2, Karl Marx, penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia, Desember 2007. Diterjemahkan oleh Rahmadianto, dari Action Philosophers Giant-Size Thing Volume 2, 2006.

[6] Coen Hussain Pontoh, Kapitalisme Relijius, ditampilkan dalam rubrik Analisis Ekonomi Politik, Jurnal Indo-Progress

[7] Marx, Karl, The Model Republic, 1849, sebagaimana dikutip dalam en.wikipedia.org/lumpenproletar

[8] Hayes, P., 1993, ‘Marx’s Analysis of the French Class Structure‘, Theory and Society, 22: 99–123., dikutip dalam en.wikipedia.org/lumpenproletar

[9] Lihat, en.wikipedia.org/lumpenproletar

[10] Leon Trotsky, Bagaimana Mussolini Meraih Kemenangannya, Sub-bab yang dikutip dari “Bagaimana Selanjutnya? Pertanyaan Vital bagi Kaum Proletar Jerman”, 1932, dipublikasikan di Amerika Serikat pada April 1933, dan disertakan dalam “Fasisme, Apa Itu dan Bagaimana Melawannya”, 1944.

[11] Leon Trotsky, On The Rise of Hitler and The Destruction of German Left, tanpa tempat, tanpa tahun, diakses di http://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/index.htm.

[12] Fredrich Ebert adalah presiden pertama setelah Republik Jerman didirikan menggantikan monarki. Ebert merupakan pimpinan dari PDS, partai Sosdem Jerman yang memenangkan dominasi parlemen Jerman pasca PD I.

[13] Leon Trotsky, On The Rise of Hitler and The Destruction of German Left, tanpa tempat, tanpa tahun, diakses di http://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/index.htm.

Posted by luki
sumber : http://bumirakyat.wordpress.com/2012/02/29/membedakan-rezim-fasis-dengan-represif-bag-1-ciri-ciri-fasisme/, akses tgl 10/09/2013





BAGIAN 2 (AKHIR)
REZIM FASIS DAN REPRESIF DI INDONESIA



Sebelumnya kita telah membahas secara mendetail baik secara kebahasaan maupun melalui analisis ekonomi politik untuk mendefinisikan ciri-ciri fasisme dan bagaimana kebangkitannya hingga keberhasilannya merebut kekuasaan. Kali ini pembahasan kita akan difokuskan dengan menggunakan analisis ekonomi politik. Sekali lagi alasan mengapa fasisme bisa bangkit dan berkuasa dibagi ke dalam dua faktor, faktor subyektif (internal) dan faktor obyektif (eksternal). Faktor obyektif meliputi 1) terjadinya krisis kapitalisme, 2) kepentingan kapitalisme untuk mempertahankan sistemnya membuatnya berseberangan tidak hanya dengan kelas proletar namun juga terhadap demokrasi, 3) serta kegagalan perjuangan kelas proletar untuk merebut kekuasaan dan menumbangkan kapitalisme.

Sedangkan faktor subyektif terdiri atas 1) basis massa fasisme yang bertopang pada kelas borjuis kecil dan lumpen proletar serta pandangan kelas fasisme yang menentang perjuangan kelas dan menggantinya dengan kolaborasi kelas, 2) sistem ekonomi fasisme yang tidak anti kapitalisme melainkan menopang kapitalisme negara, 3) praktek politik fasisme (anti demokrasi, anti oposisi), 4) serta pandangan sosial-kebudayaannya yang membangun kultus (pemujaan) individu, membangun kultus (pemujaan) maskulinitas, berorientasi SARA (baik secara chauvinis maupun secara diskriminatif), serta menggunakan mitos-mitos kejayaan di masa lalu.

Dengan demikian tidak semua rezim represif atau kediktatoran bisa disebut fasis. Marilah kita tengok contoh-contoh kediktatoran dari beberapa rezim di negara-negara seperti Mesir, Saudi Arabia, dan Korea Utara. 

Rezim Gamal Abdul Nasser di Mesir bukan rezim fasis. Rezim itu adalah rezim Bonapartis. Sama dengan rezim Soekarno di masa Demokrasi Terpimpin.

Rezim Saudi Arabia bukan pula rezim fasis. Saudi Arabia adalah rezim neo-feodal. 

Bagaimana dengan Korea Utara? Korea Utara juga bukan rezim fasis. Meskipun mengaku dan sering dilabeli berbagai pihak sebagai negara komunis, Korea Utara sesungguhnya adalah rezim monarki absolut. Begitulah label dan kenyataan seringkali memang tidak singkron tapi kita disini bukan untuk membahas negara-negara tersebut, kita disini untuk membahas Indonesia. Khususnya untuk menjawab pertanyaan, benarkah rezim SBY adalah rezim fasis seperti rezim Soeharto dan Orde Barunya?

Kini marilah kita bahas mengenai rezim fasis Soeharto dengan Orde Baru-nya untuk mengetahui bagaimana seluruh kriteria fasisme secara ekonomi politik dipenuhinya. 

Pertama, peristiwa G30S dan kontra revolusi yang menimpa kelas buruh Indonesia muncul setelah 

1) terjadinya krisis kapitalisme. Krisis ini sebenarnya mengalami berbagai fase pendahuluan yang terjadi bahkan sebelum rezim Demokrasi Terpimpin berdiri. Mulai dari inflasi akibat beredarnya banyak sekali mata uang tidak hanya dari segi jumlah namun juga jenisnya. Mata uang Indonesia harus bersaing dengan peredaran mata uang cetakan rezim Jepang sebanyak empat milyar, mata uang belanda sebanyak 2 milyar,  perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, blokade laut oleh Belanda yang menghalangi perdagangan Indonesia dengan pihak luar negeri, rusaknya banyak lahan pertanian akibat eksploitasi di rezim fasis kolonial Jepang, kerugian akibat perjanjian KMB dimana Indonesia harus menanggung hutang-hutang dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, munculnya karet sintetis yang menjadikan karet produksi Indonesia sebagai komoditas yang jatuh harganya, gagalnya Sistem Ekonomi Gerakan Benteng, kesalahan nasionalisasi sektor-sektor yang berdiri sejak masa kolonial baik kesalahan di tataran konsep maupun praktek, depresi ekonomi di AS dan Eropa Barat, sampai banyaknya pemberontakan, merupakan faktor-faktor yang memperparah krisis Indonesia sejak kemerdekaan di proklamasikan. Indonesia pada senjakala kekuasaan rezim Demokrasi Terpimpin bahkan mengalami inflasi hingga mencapai 650%.[1] Sebanyak 75% anggaran habis untuk pembelian senjata dan kasus kelaparan merebak dimana-mana. Di tengah krisis demikian gaya hidup penguasa rezim Demokrasi Terpimpin malah berada pada kemewahan yang akut. Alan Woods, dalam pengantar untuk Revolusi Permanen, yang diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia, menerangkan kondisi pertentangan ini dengan sangat tepat.

Rezim Bonapartis dari Soekarno dipenuhi dengan korupsi. Di tengah-tengah kemiskinan massal, upah rendah dan masalah perumahan yang besar, Soekarno dan elit-elitnya hidup seperti raja. Di bawah arahan Sukarno, sejumlah uang yang besar diboroskan untuk membangun gedung-gedung mewah seperti Hotel Indonesia di Jakarta, dimana, mengutip Sunday Times, “Tiga juta rakyat, yang kebanyakan miskin, tinggal … di rumah-rumah kumuh … yang kebanyakan akan runtuh”. 

Soekarno tinggal di sebuah vila putih – yang dulunya adalah tempat tinggal gubernur Belanda – dan dikelilingi dengan perabotan-perabotan mewah dan karya-karya seni yang mahal. “Tiga ruang utama yang megah tersebut tampak seperti museum dalam kebesarannya dan aurannya. Setiap ruang itu diperaboti dengan megah dan dikarpeti. Setiap ruang digantungi dengan sebagian dari koleksi lukisan megahnya Soekarno.

Berikutnya kita akan membahas bagaimana 2) kepentingan kapitalisme untuk mempertahankan sistemnya membuatnya berseberangan tidak hanya dengan kelas proletar namun juga terhadap demokrasi. Retorika-retorika Demokrasi Terpimpin yang menyatakan bahwa revolusi Indonesia belum selesai dan hendak melanjutkannya pada revolusi sosial menuju Sosialisme Indonesia berbenturan dengan keputusan-keputusan yang salah dan kenyataan-kenyataan yang tak bersesuaian di kehidupan nyata khususnya terhadap antagonisme yang semakin menajam dari waktu ke waktu. Antagonisme antara kelas penindas dengan kelas tertindas. Antagonisme dari kelas borjuasi komparador, borjuasi nasional, maupun kelas tuan tanah dengan kelas-kelas yang ditindasnya. Di dalamnya juga termasuk antagonisme yang dirasakan oleh kelas buruh Indonesia.

Kelas buruh Indonesia sebagai lapisan paling bawah dan sebagai bagian yang menerima kerugian paling besar dalam krisis kapitalisme, dan dengan bertumbuhnya kesadaran politik seiring dengan tumbuhnya praktek perjuangan kelas mereka, mereka berusaha bergerak dengan menasionalisasi pabrik-pabrik dan sektor-sektor industri lainnya. 

Kesalahan fatal yang kemudian diambil adalah, perjuangan kelas buruh ini berusaha diredam baik oleh pemerintah maupun petinggi-petinggi PKI sendiri. Karena industri-industri yang dinasionalisasi melalui kerja keras kelas buruh selanjutnya ditempatkan bukan di tangan kontrol buruh melainkan di tangan kapitalis birokrat baik di tangan birokrat-birokrat pejabat pegawai negeri maupun di tangan para elit militer. 

Kerugian yang terjadi tidak hanya disebabkan ketidakcakapan kapitalis birokrat ini namun juga korupsi yang kemudian tumbuh subur bahkan setiap aktivitas serikat buruh dari perusahaan yang dinasionalisasi ini kemudian diberangus dan ditindas dengan kejam. Bahkan ketika larangan untuk mengadakan pemogokan dan aksi massa diberlakukan oleh rezim Demokrasi Terpimpin, para petinggi PKI malah menyetujui dengan anggapan terilusi bahwa pemerintahan Nasakom adalah pemerintahan mereka juga.

Demonstrasi-aksi massa PKI menentang AS
Kondisi yang sama, antagonisme yang semakin menajam, juga dirasakan oleh kaum tani Indonesia. Dengan tingginya tingkat monopoli tanah, tuntutan dan kepentingan untuk menjalankan reforma agraria semakin besar bagi kaum tani miskin dan buruh tani yang tak bertanah. Secara konstitusional, dan dengan demikian secara demokratis, tuntutan ini sudah dimenangkan dengan dirumuskannya Undang Undang (UU) Pokok Agraria (PA) tahun 1960 yang antara lain mengatur bahwa tidak diperbolehkan lagi adanya monopoli-monopoli tanah, sekaligus, di sisi lain memprioritaskan peruntukan tanah bagi petani sejati, petani-petani yang benar-benar menggarap tanah, bukan tuan tanah. 

Bagaimanapun juga perumusan UU PA tahun 1960 tersebut tidaklah menjamin pendistribusian tanah benar-benar terjadi dengan lancar. Sebaliknya hal itu malah menemukan dua ganjalan besar. Pertama, karena ada sabotase dari pejabat-pejabat negara di berbagai daerah yang berstatus kelas sebagai kapitalis birokrat dan bermentol feodal. Kedua, karena pertentangan hebat dengan kalangan tuan tanah, yang karena sudah kalah dalam berargumen secara ekonomi-politik, akhirnya terpaksa mempertahankan keberadaan kelasnya (sebagai kelas tuan tanah) mati-matian (karena mereka juga berada dalam krisis ekonomi) dengan menggunakan argumen-argumen keagamaan dan memobilisasi kalangan santri serta menuduh kaum tani miskin, kaum buruh tani, terutama yang tergabung dalam Barisan Tani Indonesia (BTI) dan juga PKI sebagai golongan atheis yang berusaha merusak Islam.[2]

Berikutnya bagaimanakah 3) kegagalan perjuangan kelas proletar untuk merebut kekuasaan dan menumbangkan kapitalisme? 

Hingga tahun 1965, perkembangan PKI mencapai tahap mencengangkan, terutama karena pernah mengalami kehancuran pasca pemberontakan Madiun 1948. 

PKI berhasil bangkit kembali dengan klaim keanggotaan sebesar tiga juta orang. Ironisnya besarnya kelas proletar dan kaum tani terorganisir tidak pernah dimobilisasi untuk merebut kekuasaan. PKI terilusi dan larut dalam pragmatisme hingga selalu berlindung kepada Soekarno meskipun sampai senjakala kekuasaannya retorika revolusioner Soekarno tetap tidak diikuti oleh praktek revolusioner pula justru ketika praktek itu paling dibutuhkan, ketika kontra-revolusi yang dilancarkan AD di bawah pimpinan Soeharto kian merangsek merebut kekuasaan dan seiring pembantaian yang semakin membesar dimana-mana. Bukannya memberikan seruan dan mengorganisir massa untuk melakukan pemogokan dan mempersenjatai diri, petinggi-petinggi PKI justru menginstruksikan massa untuk diam atau malah menjawab tidak tahu. Sebuah instruksi yang menunjukkan kesalahan kepemimpinan dan menggiring massa pada penjagalan massal[3].

Penangkapan orang PKI dan yang diduga Komunis
Sedangkan dari segi faktor subyektif, banyak dari ciri tersebut juga dipenuhi. Misalkan 1) basis massa Soeharto benar-benar terdiri dari borjuasi kecil (mahasiswa anti komunis, santri anti komunis). Segi borjuasi kecil ini, khususnya mahasiswa yang menentang rezim demokrasi terpimpin, bahkan telah lama dibina sejak kepemimpinan militer Indonesia dipegang oleh Abdul Harris (AH) Nasution. Salah satunya adalah pendirian Resimen Mahasiswa di tiap kampus, dimana militer merekrut mahasiswa-mahasiswa di seluruh kampus di Indonesia, memberikan pendidikan dan pelatihan secara militer, untuk mengawasi dan menghambat gerakan revolusioner di tingkat mahasiswa. Khususnya PKI dan CGMI.[4] Sedangkan sisanya diorganisir sebagai reaksi cepat terhadap G30S melalui pembentukan organisasi-organisasi kesatuan di berbagai lini dalam sektor borjuis kecil secara langsung oleh pihak militer[5]

Di tingkatan mahasiswa ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)[6], di tingkatan pelajar dibentuk Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI), bahkan di tingkat sarjana dibentuk Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. 

Lantas bagaimana dengan massa lumpen proletar[7] yang juga merupakan basis massa fasisme? Lumpen proletar digalang oleh Angkatan Darat (di bawah pimpinan Soeharto) sekitar peristiwa G30S, dimana AD melatih kelompok pemuda dan pengangguran sekaligus mempersenjatai mereka.[8] Tidak sedikit juga kelompok yang dibentuk AD dengan merekrut kalangan preman dan kriminal. Dalam kasus di Indonesia tindakan mempersenjatai kelompok sipil ini berperan lebih besar daripada basis lumpen proletar itu sendiri. 

Antagonisme yang berlangsung karena aksi sepihak antara kelompok pendukung Reforma Agraria dan kelompok pembela tuan tanah itu sendiri merupakan api yang semakin bertambah besar sebelum kemudian disiram minyak oleh AD.

Berikutnya faktor 2) sistem ekonomi fasisme yang tidak anti kapitalisme melainkan menopang kapitalisme negara. Ketika Soeharto meraih kekuasaan dan mendirikan rezm fasis Orba, ia menjegal revolusi nasional dan semua tendensi revolusi sosial. Begitu PKI dan kelompok-kelompok pendukung Soekarno berhasil disingkirkan, ia meletakkan dasar-dasar agar kapitalisme ditegakkan kembali di Indonesia. Kali ini bukan untuk melayani Belanda melainkan untuk melayani imperialisme pimpinan Amerika Serikat (AS). Sebuah pertemuan antara wakil-wakil dari Indonesia antara lain Adam Malik, Sri Sultan hamengku Buwono IX, diadakan untuk berkonsultasi dengan wakil-wakil dari perusahaan-perusahaan imperialis dengan tujuan untuk mendapatkan dana hutang. John Pilger, seorang wartawan investigasi dari Australia menampilkan fakta ini dalam film dokumenternya The New Rulers of The World

Di tahun  1967, perusahaan Timelife mengadakan sebuah konferensi (Indonesian Investment Conference) di Swiss yang merencanakan pengambilalihan bisnis Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh para pebisnis besar dan terkuat di dunia, misalnya David Rockefeller. Raksasa kapitalisme Barat diwakili oleh perusahaan minyak, bank…General Motors, British Lyeland, ICI, British American Tobacco, Leman Brothers, American Express, Siemens. Di seberang meja dalam konferensi hadir para pemimpin Indonesia yang dikirim Soeharto. Bagi dunia bisnis Barat, hal ini merupakan awalan yang baik menuju globalisasi. Tidak seorangpun berbicara mengenai pembantaian satu juta manusia itu.”

Jeffrey Winters dari Univ. Northwestern, AS, menyatakan bahwa tidak pernah terjadi sebelumnya, ada pejabat-pejabat dari suatu negara bertemu dengan pengusaha seluruh dunia dan menentukan prasyarat untuk masuk ke negara itu. 

Konferensi itu berlangsung tiga hari. Hari pertama wakil Indonesia tampil memberikan uraiannya. Di hari kedua, mereka membaginya menjadi lima:pertemuan sektoral, pertambangan, jasa makanan, industri ringan, perbankan dan keuangan–Chase Manhattan juga hadir disana. Kemudian mereka menyusun kebijakan yang menguntungkan investor sedunia itu untuk masuk ke setiap sektor. Mereka berkata kepada para pemimpin Indonesia, ‘Inilah yang perlu kami lakukan, ini, ini ini’. Kemudian mereka menyusun infrastruktur hukum untuk kepentingan investasi mereka di Indonesia.

Meskipun demikian kapitalisme yang dicangkokkan imperialisme di Indonesia bukanlah kapitalisme laissez-fairre dengan bertumpukan pada perdagangan bebas seperti di Eropa Barat dan AS. Sebaliknya kapitalisme yang diimplementasikan di Indonesia dalam rezim fasis Orba adalah kapitalisme negara yang bertumpu di atas sistem Setengah Jajahan dan Setengah Feodal (SJSF). Bertumpu di atas sistem monopoli tanah di segelintir kalangan tuan tanah feodal maupun tuan tanah baru di bawah perusahaan-perusahaan perkebunan yang bersekutu dengan kalangan kapitalis birokrat dan menjalin kerjasama dengan kroni-kroninya yang termasuk ke dalam kelas borjuasi komprador. 

Rezim fasis Orba pimpinan Soeharto tidak memulai hal ini dari nol melainkan dengan menumbuhkan, membangun, dan memperkuat sistem penindasan yang sebelumnya sudah ada. Dwi Fungsi yang memberi jalan bagi dominasi militer di pemerintahan rezim fasis Orba adalah konsep yang dikembangkan dari konsep Jalan Tengah ciptaan AH Nasution. Sedangkan keberadaan militer yang menguasai perusahaan-perusahaan dan industri-industri sehingga menjadi kelas kapitalis birokrat merupakan akibat kebijakan Demokrasi Terpimpin dimana perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi diserahkan pengelolaannya pada militer atau lebih tepatnya AD.

Selanjutnya rezim fasis Orba pimpinan Soeharto juga memenuhi kriteria 3) praktek politik fasisme (anti demokrasi, anti oposisi). Dibangunlah Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politik resmi rezim fasis Orba dengan dua partai pajangan atau dengan kata lain oposisi semu dan tak nyata, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi paksa partai-partai Islam dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai hasil fusi paksa partai-partai sekuler dan partai-partai kristen. Dua partai pajangan ini selain petingginya diseleksi dan direstui Soeharto juga sering digembosi perkembangannya. 

Bahkan dalam Undang Undang Partai Politik yang dikeluarkan rezim fasis Orba, semua partai berada dalam pembinaan Menteri Dalam Negeri yang notabene adalah kader Golkar. Dominasi Golkar makin digdaya pula karena Golkar menuntut kewajiban kesetiaan pada semua pegawai negeri.

Selain hal-hal yang tersebutkan sebelumnya, contoh-contoh anti demokrasi ini merentang sangat lebar. Mulai dari pembunuhan terhadap Marsinah, pembunuhan terhadap wartawan Bernas, Udin, pembreidelan media massa, penggusuran lahan-lahan rakyat atas nama pembangunan dan kepentingan umum, padahal yang dibangun adalah plaza, gedung perkantoran, lapangan golf, hingga taman hiburan seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII). 

Praktek anti demokrasi ini sedemikian parahnya sehingga sebuah acara penyuluhan kepada para petani saja telah diatur apa saja pertanyaan yang akan diajukan pada Soeharto dan bagaimana Soeharto akan menjawabnya.

Kriteria terakhir yang juga terbukti adalah 4) pandangan sosial-kebudayaannya yang membangun kultus (pemujaan) individu[9], membangun kultus (pemujaan) maskulinitas[10], berorientasi SARA (baik secara chauvinis maupun secara diskriminatif), serta menggunakan mitos-mitos kejayaan di masa lalu. 

Rezim fasis Orba pimpinan Soeharto mengagungkan pandangan sosial-budaya sekaligus superioritas Jawa. Paham dan ajaran Jawa kemudian tidak hanya disebarluaskan ke berbagai daerah non-Jawa dan berusaha mempengaruhi budaya lain yang sudah ada, namun juga diadopsi secara resmi ke dalam kehidupan kenegaraan. Superioritas ras Jawa diwujudkan dengan cara dominasi seluruh jabatan pemerintahan strategis, mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, baik di kalangan sipil maupun di kalangan militer, oleh orang-orang Jawa[11].

Fasisme selalu membawa dua sentimen dalam dirinya, yaitu chauvinisme di satu sisi dan rasisme di sisi yang lain. Terkait hal ini selain kaum komunis dan kelompok kiri, salah satu golongan yang paling didiskriminasikan oleh fasisme Orba sejak kebangkitannya adalah ras Tionghoa. Hal ini terjadi sejak Pembantaian 1965-1966 dan dengan seijin dinas intelijen AS yaitu CIA[12]. 

Tiga bulan pasca terjadinya G30S, tepatnya pada 10 Desember 1965, meletuslah kerusuhan rasial yang diarahkan pada ras Tionghoa. Hal ini didahului oleh demonstrasi yang berubah menjadi serbuan massa pada Konsulat Republik Rakyat Tionghoa (RRT). Kebencian terhadap RRT yang dituduh sebagai sponsor dan penyandang dana dibalik G30S segera berkembang menjadi kebencian terhadap ras Tionghoa di Indonesia pada umumnya. Kerusuhan ini tidak terjadi hanya di Ibukota, Jakarta, saja melainkan juga menjalar ke kota-kota lain. KAPPI, organisasi sentris pemuda dan pelajar yang digalang AD, melakukan penyerbuan, pendudukan, dan pengambilalihan berbagai sekolah Tionghoa dimana-mana.[13]

Rasisme ini kemudian didukung dengan pengesahan di bidang hukum ketika rezim fasis Orba mulai berkuasa. Mulai dari pengeluaran PP No. 14/1967, berisi larangan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat Tionghoa[14] di Indonesia, kemudian di tahun yang sama diikuti dengan surat edaran No. 06/Preskab/6/67, yang isinya menyatakan masyarakat Tionghioa harus mengubah namanya menjadi nama yang berbau Indonesia. Kemudian pada tahun 1996 rezim fasis Orba mengeluarkan surat edaran SE. 02/SE/Ditjen/PPG/K/988, yang melarang penerbitan dan percetakan tulisan/iklan beraksara dan berbahasa Tionghoa di depan umum[15]. Terkait hal ini, Leo Suryadinata, seorang peneliti di Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, mengutip Frans H. Winarta, menyebutkan peraturan yang mengandung unsur diskriminasi sosial ini bahkan mencapai jumlah lebih dari 60 peraturan dan perundang-undangan[16].

Sedangkan di sisi lain, memang harus diakui bahwa kapitalisme negara yang dibangun Soeharto juga merangkul beberapa kroninya yang berasal dari ras Tionghoa. Kroni-kroni yang merupakan kelas Borjuasi Besar sekaligus Borjuasi Komprador ini antara lain terdiri dari Prayogo Pangestu, Liem Sie Liong, Eka Tjipta, William Suryajaya serta Bob Hasan. Masuknya ras Tionghoa ke dalam kelas Borjuasi Besar Komprador ini sebenarnya bukanlah sebuah pengecualian dari sentimen rasialis fasisme Orba, melainkan didasari kebutuhan Soeharto atas kemampuan bisnis kroninya sekaligus meletakkan mereka sebagai sasaran tembak potensial. Bilamana kelak di suatu hari muncul ketidakpuasan rakyat terhadap rezim dan menjelma menjadi amuk massa maka Soeharto akan dengan mudah membelokkannya pada sentimen SARA kembali seperti yang pernah dilakukan pada masa pembantaian 1965-1966. 

Hal ini segera menemui pembuktiannya pada senjakala kekuasaan Orba. Kemarahan rakyat akibat ketidakpuasan terhadap rezim fasis Orba dibelokkan menjadi sentimen SARA sehingga meletus kerusuhan di banyak tempat khususnya Situbondo, Tasikmalaya, dan Rengasdengklok.  

Kerusuhan ini mencapai puncaknya ketika kemarahan rakyat akibat penembakan-penembakan yang dilakukan militer terhadap mahasiswa dalam Tragedi Semanggi dan Tragedi Tri Sakti sekali lagi berhasil dibelokkan menjadi sentimen anti-Tionghoa. Kerusuhan rasialis ini berlangsung mulai dari 12 hingga 15 Mei di berbagai kota. 

Dalam kerusuhan ini lebih dari seratus perempuan Tionghoa mengalami pelecehan dan perkosaan. Di sisi lain, pertokoan dan usaha yang dimiliki oleh etnis Tionghoa dijarah dan dibakar. 

Dalam tempo yang singkat, puluhan ribu etnis Tionghoa lari keluar negeri. Tanpa keberadaan aparat keamanan, sejumlah besar kelompok yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak menjarah dan membakar sejumlah plaza dan pertokoan di kota-kota besar. Lebih dari 1.000 orang mati terbakar atau terjebak dalam plaza tersebut ketika kerusuhan berlangsung. Banyak saksi mata yang masih hidup menyatakan bahwa terdapat kelompok-kelompok yang mendorong, mengorganisir penjarahan, dan kemudian melakukan pembakaran ketika sejumlah besar orang sudah ada di dalam plaza dan pertokoan.[17] Banyak kalangan menilai hal ini merupakan salah satu operasi rahasia dari aparat militer di Indonesia[18].

Kerusuhan Mei 98 di Jakarta Meletus
dengan Sentimen SARA Anti-Tionghoa
Demikianlah penjelasan diatas telah menerangkan bahwa rezim Orba pimpinan Soeharto merupakan rezim fasis. 

Rezim tersebut mulai dari kebangkitan dan berkuasanya telah memenuhi semua faktor obyektif dan faktor subyektif. Dimana faktor obyektif meliputi : 

1) terjadinya krisis kapitalisme, 

2) kepentingan kapitalisme untuk mempertahankan sistemnya membuatnya berseberangan tidak hanya dengan kelas proletar namun juga terhadap demokrasi, 

3) serta kegagalan perjuangan kelas proletar untuk merebut kekuasaan dan menumbangkan kapitalisme. 


Sedangkan faktor subyektif terdiri atas 

1) basis massa fasisme yang bertopang pada kelas borjuis kecil dan lumpen proletar serta pandangan kelas fasisme yang menentang perjuangan kelas dan menggantinya dengan kolaborasi kelas, 

2) sistem ekonomi fasisme yang tidak anti kapitalisme melainkan menopang kapitalisme negara, 

3) praktek politik fasisme (anti demokrasi, anti oposisi), 

4) serta pandangan sosial-kebudayaannya yang membangun kultus (pemujaan) individu, membangun kultus (pemujaan) maskulinitas, berorientasi SARA (baik secara chauvinis maupun secara diskriminatif), serta menggunakan mitos-mitos kejayaan di masa lalu. 

Lantas bagaimanakah dengan rezim SBY? Apakah rezim SBY juga memenuhi kriteria tersebut?

Pertama, rezim SBY berkuasa tidak dalam krisis ekonomi akut, baik seperti yang dialami Soeharto maupun Hitler dan Mussolini. 

Kedua, meskipun SBY merupakan representasi dari kapitalis birokrat sekaligus borjuasi komprador, ia tidak mampu mengangkangi demokrasi liberal untuk menghantam kelas buruh dan kaum tani yang memperjuangkan kepentingan ekonomi-politiknya. 

Ketiga, SBY berkuasa ketika perjuangan massa khususnya pergerakan kelas buruh dan kaum tani baru kembali lagi setelah 32 tahun ditindas oleh tirani rezim fasis Orba. 

Sedangkan dalam segi faktor subyektif juga banyak ketidaksesuaian. 

Pertama, SBY tidak memiliki basis massa yang berasalkan dari kelas lumpen proletariat dan borjuasi kecil. 

Kedua, sistem ekonomi yang dijalankan rezim SBY bukanlah sistem ekonomi kapitalisme negara seperti di rezim fasis Orba melainkan sistem ekonomi kapitalisme berhaluan neo-liberal[19], meskipun sama-sama berdiri di atas sistem setengah jajahan dan setengah feodal. 

Ketiga, SBY bergerak dalam demokrasi liberal atau bisa kita sebut demokrasi borjuis dimana ia seringkali harus berkompromi baik dengan koalisinya maupun dengan oposisinya. 

Keempat dan terakhir, rezim SBY tidak sampai mencapai kultus individu meskipun menggunakan politik pencitraan dengan begitu gencar dan merupakan pribadi yang feodal. 

Terhadap permasalahan SARA sendiri, SBY pun berbeda dengan Soeharto. Manakala Soeharto begitu gencar ‘nasionalisme’ Jawa dan obsesi neo-majapahitnya serta bersikap anti-Tionghoa, sebaliknya SBY cenderung lebih plural bahkan terbuka terhadap ras Tionghoa di Indonesia.

SBY dan Ani Yudhoyono hadir dalam perayaan
IMLEK yang diselenggarakan
etnis Tionghoa Indonesia
Demikianlah bagaimana rezim SBY tidak memenuhi kriteria sebagai rezim fasis. Memang tidak bisa kita pungkiri banyak elemen dari rezim fasis Orba masih utuh dan banyak orang-orangnya yang berkeliaran bebas karena agenda Reformasi gagal dan tenggelam di tengah jalan, bahkan dibajak oleh orang-orang Orba. 

Struktur komando ekstra teritorial juga masih utuh. Sedangkan di sisi lain keberadaan organisasi-organisasi paramiliter di luar pemerintah jelas merupakan peninggalan rezim fasis Orba dimana di senjakala kekuasaannya, Wiranto, salah satu jenderal Orba memberikan perintah untuk memobilisasi serta mempersenjatai milisi sipil atas nama Pam Swakarsa. 

Namun kita perlu pahami bahwa represifitas yang muncul dari aparatus-aparatus negara terhadap pergerakan rakyat saat ini tidak bersifat sentralis dan terkomando seperti yang ada pada rezim-rezim fasis termasuk pada rezim fasis Orba. SBY tidak bisa disebut berada di belakang semua konflik represi terhadap rakyat. 

Kasus sengketa tanah kaum tani yang tidak hanya memicu bentrokan dengan tuan tanah tradisional atau tuan tanah dalam bentuk perusahaan dan perkebunan swasta namun juga dengan institusi militer yang kemudian dihadapi dengan penindasan bersenjata bukanlah karena instruksi langsung SBY melainkan karena sisa-sisa fasisme Orba yang tidak sepenuhnya dihapus (termasuk keberadaan faksi-faksi di tubuh militer dan kepentingan politiknya yang masih eksis hingga kini)[20]

SBY, di sisi lain, juga tidak berada di balik organisasi paramiliter yang berbasis massa lumpen proletar tersebut, baik kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Forum Betawi Rempuq (FBR), dan lain sebagainya. Bahkan dalam beberapa kasus dan insiden, keberadaan organisasi para-militer itu seringkali menyulitkan rezim SBY.

Meskipun rezim SBY bukanlah rezim fasis, bukan berarti SBY adalah rezim demokratis. Sebaliknya rezim SBY merupakan rezim penindas dan bertindak sebagai rezim boneka kepanjangan tangan imperialis asing pimpinan AS. 

Banyak kemajuan yang diperjuangkan rakyat berhasil diwujudkan pada perumusan peraturan-peraturan hukum penjamin kebebasan dan demokrasi, yang sayangnya pada kelanjutannya malah dihambat dengan perumusan peraturan yang membatasinya. Misalnya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU Kebebasan Pers, di kemudian hari dihambat dengan UU Intelijen dan UU Rahasia Negara. Begitu pula dengan kian dibukanya Indonesia sebagai pasar bebas dengan perjanjian-perjanjian asing termasuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN+3 dan KTT Asia Timur, sehingga tidak hanya mematikan industri lokal dan industri kecil di Indonesia melainkan juga memukul kelas pekerja khususnya kelas buruh dan kaum tani. Hal ini semua tidak bisa dihadapi hanya dengan gerakan moral atau gugatan hukum, melainkan harus dilawan dengan perjuangan kelas.

Demikianlah perjuangan kelas di Indonesia saat ini tetap relevan dilakukan. Perjuangan kelas melawan penindasan imperialisme yang bersekutu dengan kapitalisme-birokrat, borjuasi besar komprador, dan kaum-kaum feodal di Indonesia. Perjuangan kelas yang hanya bisa dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak kelas tertindas, melalui persatuan perjuangan kelas pekerja, mahasiswa, kaum miskin kota, serta kaum perempuan Indonesia, dalam suatu front aliansi multi-sektoral yang dipimpin kelas buruh dan disatukan program hasil analisis kelas yang tajam dan yang tidak mudah terjebak melontarkan label fasis secara membabi buta pada semua praktek represifitas.
________________________________________
[1] Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Ekonomi_Indonesia

[2] Alex De Jong, Indonesia: Mengingat Pembunuhan Massal, 29 September 2011, diambil dari International View Point, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Zely Ariane, dan dimuat dalam Koran Pembebasan, koranpembebasan.wordpress.com, media resmi Partai Pembebasan Rakyat.

[3] Jumlah korban pembantaian sebenarnya tidak diketahui pasti. Berbagai sumber menyebutkan versi masing-masing. Mulai dari tim AD yang menyatakan jumlah korban sebanyak 78.000 orang, The New York Times yang menyatakan 150.000 hingga 400.000 orang, The Washington Post yang menyatakan sebanyak 500.000 orang, hingga Sarwo Edhi dari RPKAD yang memimpin perburuan dan pembantaian terhadap komunis atau diduga komunis, yang menyatakan sendiri jumlah menurutnya sebesar 3.000.000.000 orang.

[4] MENWA dibentuk A.H. Nasution namun baru dilegalisasi pada tahun 1963 melalui keputusan bersama WAMPA HANKAM dan Menteri PTIP Nomor : M/A/20/63 tentang Pelaksanaan Wajib Latih dan Pembentukan Resimen Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Peran MENWA ini berlanjut di rezim fasis Orde Baru untuk mengawasi dan meredam tiap pergolakan mahasiswa di kampus. Sumber: Dokumen Materi Induk MENWA.

[5] Syarief Thayeb seorang Mayor Jenderal sekaligus Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan merupakan wakil dari militer yang bertanggungjawab untuk mengorganisir semua elemen organisasi mahasiswa anti komunis. Tepatnya pada tanggal 25 Oktober 1966, Syarief Thayeb berhasil menggalang dan mengonsolidasi antara lain Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (Somal), Mahasiswa Panca Mapancas, dan IPMI berhasil dikonsolidasi dalam satu wadah KAMI.

[6] Banyak orang dari KAMI ini kemudian naik kelas dari borjuasi kecil menjadi kapitalis birokrat dan masuk ke dalam lingkaran kekuasaan fasis Orde Baru, di antaranya adalah Cosmas Batubara (mantan Ketua Presidium  KAMI Pusat), Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi (bersama dengan Cosmas Batubara, ketiganya merupakan kader PMKRI), serta  Akbar Tanjung (HMI).

[7] Lumpenproletariat merupakan bentuk jamak dari lumpenproletarian (sebuah kata dari bahasa Jerman yang berarti harafiah, “proletar compang-camping”), dan didefinisikan pertama kali oleh Karl Marx dan Engels dalam Ideologi Jerman (1845) dan kemudian dielaborasikan lebih jauh dalam karya-karya lain Marx. Istilah ini sesungguhnya dilontarkan Marx untuk mendeskripsikan bahwa suatu lapisan dari kelas pekerja, tidak mungkin mencapai kesadaran kelas, terlepas dari produksi yang secara sosial bermanfaat, dan karena itu tidak berguna dalam perjuangan revolusioner atau malah menjadi penghalang bagi perwujudan masyarakat tanpa kelas Lihat Marx, Karl, The Model Republic, 1849, sebagaimana dikutip dalam en.wikipedia.org/lumpenproletar . Sedangkan Alan Woods di sisi lain berkomentar bahwa kaum proletar gelandangan ini selalu membuat usaha yang menguntungkan diri sendiri di setiap kekacuan, mereka membakar dan menjarah.

[8] Lihat Ibrahim Isa, SUPERSEMAR – Suatu Legitimasi Kup terhadap Presiden Soekarno, Jumat 10 Maret 2006, diakses di miis wanita-muslimah.

[9] Perhatikan bagaimana Orba melakukan politik pencitraan secara terus menerus melalui berbagai media dan institusi terhadap Soeharto. Gelar Bapak Pembangunan dicantumkan dimana-mana. Selain itu jasa-jasa Soeharto (bersama itu juga militer AD) dibesar-besarkan sampai dimasukkan ke dalam pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sembari mengecilkan peranan orang-orang lain terutama dari kubu Soekarno, Demokrasi Terpimpin, dan kalangan kiri sosialis-komunis. Termasuk penciptaan lagu yang memuja-muji Soeharto hingga penamaan bukit Soeharto di Papua serta penamaan Anggrek Ibu Tien, dan masih banyak lagi.

[10] Gerakan perempuan dan perjuangan untuk kesetaraan gender mengalami kemajuan pesat hingga masa Demokrasi Terpimpin. Perjuangan untuk upah setara, hak cuti haid, hak cuti melahirkan, pendirian tempat-tempat penitipan anak, hingga penentangan terhadap poligami mewarnai gerakan perempuan di Indonesia. Begitu fasisme di Indonesia bangkit, menegakkan kekuasaan rezim Orba, dengan memfitnah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), semua organisasi perempuan kemudian dibubarkan dan diganti dengan organisasi perempuan yang malah mengebiri hak-hak perempuan dan menempatkan perempuan ke bawah penindasan feodalisme. Hal ini tampak dengan dibentuknya organisasi-organisasi perempuan pemerintah seperti Darma Wanita, Darma Pertiwi, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan organisasi istri-istri dan atau ibu-ibu. Organisasi-organisasi macam ini nihil dari perjuangan kesetaraan gender dan perjuangan pembebasan perempuan. Agendanya seringkali hanya berkutat pada arisan, masak-memasak, kurus jahit-menjahit, dan lomba berbusana kebaya. Semua organisasi itu terkait dan terikat erat dengan jabatan suami mereka. Keakutan feodal di dalamnya begitu tinggi hingga sangat anti demokrasi mulai dari kebebasan berpendapat hingga mekanisme pemilihan pengurus yang begitu feodal. Kerap dijumpai kasus (bahkan hingga kini) pimpinan Darma Wanita di tingkat kota adalah istri wali kota dan di tingkat provinsi adalah istri gubernur. Jabatan itu begitu saja diraih secara otomatis karena otoritas suami. Keterikatan ini memang disengaja agar baik rezim maupun kaum patriarkis akan mudah sekali mengontrol dan menundukkan kaum perempuan ke bawah hegemoninya.

[11] Reforma Agraria yang dalam masa Demokrasi Terpimpin dimaksudkan untuk menjawab permasalahan kaum tani dan menghapus feodalisme ternyata kemudian dijegal oleh Rezim fasis Orba dan diganti dengan kebijakan transmigrasi secara salah dan keliru. Kebijakan transmigrasi ala Soeharto malah membawa bom waktu masalah karena transmigran yang dibekali dengan keahlian lebih tinggi cenderung lebih berhasil daripada penduduk lokal yang menjadi korban tidak meratanya pembangunan sehingga diantara keduanya menyimpan potensi gesekan konflik sosial.

[12] Lihat Eko Prasetyo dan Terra Bajraghosa, Awas Penguasa tipu rakyat, ISBN 979372381 – 5 (Yogyakarta: Resist Book, Januari 2006) hal. 42. Disini Eko Prasetyo mengutip Roland Challis, seorang petugas BBC yang menyatakan, “Salah satu sukses utama yang diinginkan pihak Barat adalah mengatur agar para politisi non komunis Indonesia percaya bahwa sumber komunisme yang utama adalah minoritas orang Tionghoa di Indonesia. Ini dapat merubah situasi menjadi masalah etnis. Memang sangat mengerikan melakukan hal ini, yang saya maksud cara-cara menghasut orang-orang Indonesia untuk bangkit dan menganiaya orang-orang Tionghoa…yang dipaksa memasuki kerangka berpikir semacam itu. Orang-orang Indonesia harus diyakinkan bahwa orang-orang Tionghoa yang jahat inilah sesungguhnya komunis…”

[13] Idem

[14] Patut diketahui bahwa rezim fasis Orba mengganti istilah yang digunakan rezim Demokrasi Terpimpin dalam mengacu pada “Tionghoa” sebagai ras dan “Tiongkok” sebagai negara dengan satu istilah yang menyamakan keduanya, “Cina”.

[15] Lihat Tim Redaksi Tempo, Setelah Enam Belas Abad, Majalah Tempo edisi Khusus 17 Agustus, No. 25/XXXIII/16-22 Agustus 2004 (Jakarta:Tempo, 2004) hal. 36-37.

[16] Leo Suryadinata, Etnis Tionghoa Sejak Reformasi, Kolom, Majalah Tempo edisi Khusus 17 Agustus, No. 25/XXXIII/16-22 Agustus 2004 (Jakarta:Tempo, 2004) hal. 38-39.

[17] Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Legislation_on_Chinese_Indonesians

[18] Militer khususnya Kopassus dianggap bertanggung jawab terhadap kegiatan penculikan dan penghilangan nyawa beberapa aktivis anti Orba. Keterlibatannya dibuktikan oleh hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta bahwa pada Peristiwa Mei 1998 terdapat bukti keterlibatan dimana organisasi terstruktur rapi dalam militer dengan sengaja dan maksud tertentu mengoordinir kerusuhan massa di Jakarta dan Surakarta dimana keduanya merupakan basis/markas Kopassus. Lihat.http://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Pasukan_Khusus

[19] Sebagaimana yang diungkapkan James Petras, dibangkitkannya kembali liberalisme menemukan momentum yang tepat saat AS dihantam oleh krisis minyak. Krisis minyak yang terjadi pada tahun 1973 ini muncul sebagai hasil perlawanan negara-negara timur tengah terhadap AS yang mendukung Israel dalam perang Yom Kippur. Saat itu mayoritas negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah melancarkan embargo terhadap AS dan negara-negara sekutu. Mereka juga melipatgandakan harga minyak dunia, yang selanjutnya memicu perselisihan dan pertengkaran kalangan elit politik di negara-negara sekutu Amerika Serikat tentang angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya. Demi menyelamatkan kapitalisme, maka Keynesianisme kemudian disingkirkan dan neo-liberalisme pun memenangkan dominasinya.

Neo-liberalisme sebagai ideologi dan ilmu ekonomi terkini dari kapitalisme bisa didefinisikan sebagai paham yang menuntut agar kebebasan individu berjalan maksimal dan campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi berada pada ambang batas seminimal mungkin. Neo-liberalisme mengembalikan penentu utama dalam kehidupan ekonomi kepada mekanisme pasar.

Karena menekankan pada mekanisme pasar tentu elemen penting dari neo-liberalisme yang tidak boleh dilupakan adalah perdagangan bebas atau pasar bebas. Perdagangan bebas menuntut akan penjualan produk antar negara yang berlangsung tanpa pajak ekspor-impor atau hal-hal yang dianggap membuat perdagangan tidak bebas atau dengan kata lain menyingkirkan semua hambatan perdagangan. Secara garis besar neo-liberalisme bisa dijabarkan dalam beberapa karakteristik sebagaimana berikut: 1) Hukum pasar, kebebasan bagi kapital, barang dan jasa sehingga pasar bisa mengatur dirinya sendiri agar gagasan “tetesan ke bawah” dapat mendistribusikan kekayaan. Juga mencakup upaya agar tenaga kerja tak diwakili oleh serikat buruh dan menyingkirkan semua hambatan yang membatasi mobilitas kapital, seperti peraturan-peraturannya. Kebebasan tersebut harus diberikan oleh negara atau pemerintah. 2) Mengurangi (anggaran negara untuk) pembelanjaan publik untuk pelayanan-pelayanan sosial seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. 3) Deregulasi, agar kekuatan pasar bisa bekerja menurut mekanisme aturannya sendiri. 4) Menghentikan subsidi bagi rakyat dalam pengadaan pangan, pupuk, BBM, listrik, telekomunikasi, dan lain-lain. 5) Privatisasi. Menjual perusahaan-perusahaan milik negara kepada pihak swasta. Hal ini termasuk bank-bank, industri-industri strategis, sekolah, rumah sakit, bahkan air bersih. 6) Mengubah persepsi baik tentang publik dan komunitas menjadi individualisme dan tanggung jawab pribadi.

[20] Militer di Indonesia pada senjakala rezim fasis Orba khususnya setelah pengunduran diri Soeharto menampakkan faksi-faksi yang berseberangan satu sama lain, terutama menyangkut masa depan Dwi Fungsi ABRI ketika dihadapkan dengan tuntutan Reformasi. Faksi pertama menghendaki TNI menjadi militer profesional seperti posisi militer di AS yang hanya berperan sebagai alat pertahanan negara. Sedangkan faksi kedua menghendaki untuk mempertahankan militer Indonesia sebagai kekuatan sosial politik yang dominan namun bukan sebagai penjaga rezim. Tokoh-tokoh dari faksi pertama meliputi antara lain:Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Widjojo, dan Agus Wirahadikusumah. Sedangkan tokoh-tokoh dari faksi kedua mencakup Tyasno Sudarto serta Jenderal dari kalangan konservatif seperti Djaja Suparman. Posisi SBY dalam faksionalisme ini turut membantah labelisasi SBY berada pada ekstrim-kanan atau fasis. Lihat Tim Redaksi Tempo, Jalan Bersimpang Para Jenderal, Majalah Tempo edisi 17-23 Mei 2010, Liputan Khusus 10 Tahun Reformasi TNI, ISSN 0126-4273 SIUPP No. 354/SK/MENPEN/SIUPP/1998 (Jakarta:Tempo, 2010) hal. 64-65.

Posted by luki
sumber : http://bumirakyat.wordpress.com/2012/03/06/membedakan-rezim-fasis-dengan-represif-bagian-2-akhir-rezim-fasis-dan-represif-di-indonesia/, akses tgl 10/09/2013.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar